Sosialisasi di SMK

sebagai bagian upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar yang akan memasuki dunia kerja, pagi tadi bersama teman-teman dari @ombudsmanjogja melakukan sosialisasi dan edukasi di salah satu SMK di Sleman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali mereka yang akan segera meninggalkan bangku sekolah menuju jenjang selanjutnya.

umumnya pelajar smk setelah lulus adalah langsung masuk dunia kerja, bukan kuliah atau bahkan menikah, :). mereka sudah dibekali dengan kompetensi sesuai bidang jurusan yang ditempuhnya. sesuai kompetensi dan sertifikat serta ijazah tentunya mereka sudah siap masuk dunia kerja. namun demikian di sisi lain mereka perlu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai lika-liku dunia kerja. mulai dari memilih perusahaan yang bonafid sampai dengan bekal mencermati surat kontrak kerja. hal tersebut sangat penting guna menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. jangan sampai pekerja menjadi objek tanpa mendapatkan gaji/upah yang sesuai dengan ketentuan.

hal utama adalah membekali diri dengan kompetensi dunia kerja, pengetahuan perjanjian kerja, dan bagaimana menjadi pekerja yang berkualitas namun tetap mampu melindungi dirinya dari ekplotasi pemberi kerja.

 

Akhir Periode LOSDIY: Harapan dan Tantangan Penegakan Bisnis Beretika Berkelanjutan di DIY

Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) dibentuk melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2008 untuk mendorong terwujudnya tata kelola usaha di sektor swasta yang beretika dan berkelanjutan. Pada tahun terakhir periode keanggotaan tahun 2012 – 2015 ini, LOS DIY telah memasuki akhir periode LOS sesungguhnya, tidak hanya secara keanggotaan, namun secara kelembagaan juga. Karena berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) secara jelas dinyatakan bahwa keberadaan LOS dan LOD di lebur menjadi satu menjadi LO DIY mulai periode keanggotaan 2015 – 2018.

Hal ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa harus digabungkan. Menurut Achiel Suyanto (Ketua Tim Seleksi Anggota LO DIY), “Penggabungan kedua Lembaga tersebut dilakukan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan komisioner LOD dan LOS DIY. Penggabungan ini tidak akan menghapus peran yang selama ini dijalankan kedua Lembaga. Penggabungan hanya sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Selama ini, keluhan ke LOS pun penanganannya melibatkan Instansi Pemerintah yang menjadi kewenangan LOD.

Jika melihat latar belakang pendirian Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY), merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah DIY untuk mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di DIY.  Salah satu pilar dalam good governance adalah adanya dunia swasta yang mampu mengangkat perekonomian negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan lapangan kerja, serta praktek usaha yang sehat dan tidak merugikan konsumen maupun usaha lainnya. Pilar lainnya adalah terwujudnya masyarakat sipil yang kuat yang mampu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah dan terselenggaranya tata kelola usaha beretika yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Diantara kedua pilar ini Lembaga LOS DIY memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani komunikasi dan menyeimbangkan posisi keduanya yang selama ini masih timpang.

Sehubungan dengan hal itu Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) bisa menjadi sebuah instrumen yang efektif dalam membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktek usaha yang beretika dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan melindungi konsumen. LOS DIY harus menjadi lembaga yang dipercaya publik, transparan dan dapat memenuhi tanggung gugat masyarakat dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan kepatutan dalam tata kelola usaha dan praktek bisnis yang baik dan menjamin hak-hak dan perlindungan konsumen.

Masih kuatnya praktik-praktik usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat, serta lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari pemerintah mengakibatkan praktik-praktik bisnis dengan perilaku KKN justru dilakukan antara aparat pemerintah dan pelaku usaha. Maka keberadaan LOS DIY yang telah memasuki tahun ke 10 ini masih menjadikan fenomena ini sebagai tantangan ke depan. Tentu saja, dalam mengemban amanah ini LOS DIY akan bekerjasama dengan para stakeholder terkait untuk saling bahu membahu guna mendorong sistem dan tata kelola usaha beretika yang benar-benar mampu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan praktik tata kelola usaha yang tidak beretika, LOS DIY memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan cara meminta klarifikasi dari terlapor, melakukan investigasi, memberikan mediasi bila diperlukan serta memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LOS DIY memiliki area kewenangan dalam sektor swasta yang sangat luas. Selain Badan usaha milik daerah (BUMD) dan Badan usaha milik negara (BUMN), LOS DIY juga memiliki kewenangan kepada badan usaha swasta murni, baik formal maupun informal (badan usaha perorangan) yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaanya adalah setelah dilakukan penggabungan menjadi LO DIY apakah lembaga baru tersebut nantinya akan mampu menjawab tantangan layanan publik (khususnya swasta) secara optimal sebelumnya, seperti yang sudah dilakukan oleh LOS maupun LOD selama kurun sepuluh tahun. Tantangan sektor layanan publik, terutama swasta semakin meningkat. Permasalahan sektor usaha swasta trennya selalu naik dari tahun ke tahun. Data terakhir LOS DIY pada tahun 2014 ini menunjukkan bahwa masalah di sektor keuangan (pembiayaan, kartu kredit, BMT) dan ketenagakerjaan masih mendominasi.

Rendahnya tingkat aduan di sektor lain tidak berbanding lurus dengan potensi pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Untuk itu Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) perlu melakukan terobosan dengan cara melakukan investigasi ke lapangan untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan dan melakukan kajian atas pelanggaran-pelanggaran etika tersebut sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pelaku usaha. Di akhir masa jabatan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) telah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap penegakan etika usaha di kabupaten dan kota di seluruh DIY untuk mendorong agar etika usaha semakin diperhatikan oleh seluruh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

Setelah keluar Pergub tentang LODIY pada 5 September 2014, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) melakukan audiensi dengan DPRD DIY yang diterima oleh Anggota Fraksi PKS, Agus Sumartono, S.Si dan anggota DPRD DIY lainnya beserta Biro Organisasi dan Biro Hukum DIY. LOD dan LOS mengajukan keberatan dengan lahirnya Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY yang salah satunya mengamanatkan bahwa LOD dan LOS dijadikan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan itu Sumadi, SH, MH (Kepala Biro Hukum Setda DIY) memberikan keterangan terkait penggabungan LOD dan LOS menjadi Lembaga Ombudsman DIY sesuai dengan Pergub No 69. Menurutnya hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja tugas dan fungsi tanpa mengurangi kewenangan keduanya. Pemerintah tidak mengkebiri eksistensi keduanya. Justru dengan lahirnya Pergub ini, keberadaan Lembaga Ombudsman lebih dikuatkan lagi. Salah satunya dalam Pergub 69 tahun 2014 terdapat pasal yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Ombudsman untuk menindaklanjuti secara langsung atas prakarsa sendiri jika ditemukan penyimpangan pelayanan publik, terang Jarot Budi Harjo Kepala Biro Organisasi Setda DIY. Oleh karena itu, dengan Pergub 69 Tahun 2014 tersebut nantinya lembaga ombudsman dapat lebih berperan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. “Pihak DPRD DIY akan mengkaji terlebih dahulu esensi Pergub No 69 tahun 2014 agar isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya”, Agus Sumartono, S.Si menanggapi hal tersebut.

Terlepas pada akhirnya LOSDIY dan LODDIY tetap digabung menjadi LODIY maupun tidak, penegakan etika usaha khususnya, merupakan kewajiban bersama, baik itu pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk itu memberikan kesadaran akan pentingnya etika usaha menjadi dasar menjalankan kegiatan usaha bagi siapapun. Masyarakat juga di dorong untuk ikut turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha disekitarnya dan memberikan informasi kepada siapapun jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Demikian pula Pemerintah selaku pemberi regulasi tidak sekedar memberikan ijin usaha, namun juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan beretika.

Pengalaman LOSDIY selama ini dalam melakukan pengawasan sektor usaha swasta secara Independen, Imparsial dan Non Diskriminasi menunjukkan bahwa respons dari pelaku usaha swasta cukup baik dan menghargai keberadaannya sebagai wujud pengawasan. Namun yang harus ditegaskan adalah output pengawasan LOSDIY dalam bentuk rekomendasi hanya akan menjadi sebuah tulisan belaka jika tidak ada itikad bersama untuk mewujudkan tata kelola bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Semoga ini bisa dilanjutkan oleh LODIY nantinya. Amien

PENGANUGERAHAN LOS AWARD 2013 DAN SEMINAR VISI CALON DPD DIY DALAM MENEGAKKAN BISNIS BERETIKA

Gambar

Kegiatan penganugerahan LOS AWARD 2013 dan seminar etika bisnis dilaksanakan pada Sabtu, 21 Desember 2013 di Ruang Yogyakarta, Hotel Santika Yogyakarta. Acara dilaksanakan mulai sekitar pukul sembilan pagi diawali dengan pembukaan dan sambutan sekaligus laporan pertanggungjawaban dari Ketua LOSDIY Nukman Firdausie, S. Ant. Dalam sambutannya Ketua LOSDIY menyampaikan berbagai macam kegiatan yang telah LOSDIY laksanakan ditahun 2013. Disamping itu juga disampaikan jumlah kasus yang diadukan serta klasifikasinya berdasarkan lingkup masing-masing bidang usaha. Kasus yang mendominasi di tahun 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 masih sama dengan tahun 2012 yang lalu yakni bidang Perusahaan Pembiayaan (leasing). Data terakhir ada lima belas kasus dibidang pembiayaan, sembilan kasus bidang jasa dan yang lain metara pada bidang koperasi, BMT, Asuransi, Pendidikan, Properti dan Lingkungan. Total ada lima puluh tujuh kasus yang dilaporkan dan delapan puluh empat kasus yang dikonsultasikan. Dari sekian kasus tersebut sebagian besar sudah ada penyelesaian dan LOSDIY telah mengeluarkan rekomendasi atas permasalahan yang diadukan. Selanjutnya disampaikan beberapa kegiatan LOSDIY dalam tahun 2013 seperti diskusi, seminar dan penelitian. Ketua LOSDIY berharap tahun depan semakin dapat meningkatkan kinerja kelembagaan serta mendorong penegakan etika usaha kepada seluruh pelaku bisnis di DIY.  Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban LOSDIY, acara dilanjutkan dengan sesi keynote speech yang dalam hal ini Wakil Gubernur DIY diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah I bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Sulistyo S.H. CN, M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa masalah pelanggaran etika usaha masih banyak terjadi meskipun LOSDIY sudah terbentuk. Pencapaian target sebesar-besarnya serta upaya mengeruk keuntungan secara instan menjadi sebab banyak terjadi pelanggaran prinsip bisnis etis. Ada empal hal utama yang sering dilanggar etikanya dalam melakukan sebuah usaha swasta, yakni ketidakpatuhan pada hukum, penjualan produk tidak baik, praktik bisnis yang curang serta iklan menyesatkan. Keempat hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan bersama guna menghindari terjadinya pelanggaran etika usaha. Para pelaku usaha masih kurang menyadari penting dan manfaat nyata dari penerapan prinsip, nilai dan standar etika usaha. Mestinya etika usaha dipandang sebagai bagian investasi, bukan sebagai beban biaya. Penyampaian pidato oleh keynote speech dilanjutkan dengan acara utama yakni pengumuman pemenang LOS AWARD 2013. Ketua tim juri Nursya’bani Purnama, SE., M.Si menyampaikan ada tiga bidang kategori yang dinilai oleh LOSDIY, yakni Kepala Daerah Tingkat Dua, Asosiasi Pengusaha dan Media Cetak. Sesuai dengan indikator penilaian masing-masing kategori ada tiga nominator dan untuk tahun 2013 Pemenang masing-masing kategori adalah Bupati Kulonprogo (Kepala daerah), AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) DIY (Asosiasi Pengusaha) dan Harian Tribun Jogja (Media Cetak). Trophy diserahkan kepada masing-masing pemenang oleh Keynote Speech dan piagam penghargaan oleh ketua LOSDIY. Setelah penyampaian pemenang LOS AWARD acara dilanjutkan dengan Seminar Visi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Melalui Pelembagaan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan. Seminar dipimpin oleh moderator Nursya’bani Purnama dengan menghadirkan empat pembicara dari calon anggota DPD RI daerah pemilihan DIY. Para pembiacara adalah Drs. HA. Hafidh Asrom, MM, Drs. M. Afnan Hadikusumo, K.H Muhaimin dan Suratman, SH, MH. Para pembicara menyampaikan materi investasi dan pemberdayaan masyarakat DIY guna mengangkat ekonomi mereka. Disadari bersama oleh para nara sumber bahwa DIY tidak memiliki potensi alam yang melimpah dan menjanjikan, namun adanya UMKM yang mengandalkan sumber daya manusia terbukti mampu bertahan menghadapi terjangan krisis ekonomi menjadi sebuah poin penting bagaimana ekonomi Yogyakarta disokong oleh kekuatan bersama seluruh masyarakat. Untuk itu para pelaku bisnis di Yogyakarta didorong untuk terus mengkampanyekan penegakan etika dalam berusaha serta menjadikannya sebagai suatu budaya.