Sosialisasi di SMK

sebagai bagian upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar yang akan memasuki dunia kerja, pagi tadi bersama teman-teman dari @ombudsmanjogja melakukan sosialisasi dan edukasi di salah satu SMK di Sleman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali mereka yang akan segera meninggalkan bangku sekolah menuju jenjang selanjutnya.

umumnya pelajar smk setelah lulus adalah langsung masuk dunia kerja, bukan kuliah atau bahkan menikah, :). mereka sudah dibekali dengan kompetensi sesuai bidang jurusan yang ditempuhnya. sesuai kompetensi dan sertifikat serta ijazah tentunya mereka sudah siap masuk dunia kerja. namun demikian di sisi lain mereka perlu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai lika-liku dunia kerja. mulai dari memilih perusahaan yang bonafid sampai dengan bekal mencermati surat kontrak kerja. hal tersebut sangat penting guna menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. jangan sampai pekerja menjadi objek tanpa mendapatkan gaji/upah yang sesuai dengan ketentuan.

hal utama adalah membekali diri dengan kompetensi dunia kerja, pengetahuan perjanjian kerja, dan bagaimana menjadi pekerja yang berkualitas namun tetap mampu melindungi dirinya dari ekplotasi pemberi kerja.

 

Iklan

Akhir Periode LOSDIY: Harapan dan Tantangan Penegakan Bisnis Beretika Berkelanjutan di DIY

Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) dibentuk melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2008 untuk mendorong terwujudnya tata kelola usaha di sektor swasta yang beretika dan berkelanjutan. Pada tahun terakhir periode keanggotaan tahun 2012 – 2015 ini, LOS DIY telah memasuki akhir periode LOS sesungguhnya, tidak hanya secara keanggotaan, namun secara kelembagaan juga. Karena berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) secara jelas dinyatakan bahwa keberadaan LOS dan LOD di lebur menjadi satu menjadi LO DIY mulai periode keanggotaan 2015 – 2018.

Hal ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa harus digabungkan. Menurut Achiel Suyanto (Ketua Tim Seleksi Anggota LO DIY), “Penggabungan kedua Lembaga tersebut dilakukan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan komisioner LOD dan LOS DIY. Penggabungan ini tidak akan menghapus peran yang selama ini dijalankan kedua Lembaga. Penggabungan hanya sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Selama ini, keluhan ke LOS pun penanganannya melibatkan Instansi Pemerintah yang menjadi kewenangan LOD.

Jika melihat latar belakang pendirian Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY), merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah DIY untuk mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di DIY.  Salah satu pilar dalam good governance adalah adanya dunia swasta yang mampu mengangkat perekonomian negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan lapangan kerja, serta praktek usaha yang sehat dan tidak merugikan konsumen maupun usaha lainnya. Pilar lainnya adalah terwujudnya masyarakat sipil yang kuat yang mampu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah dan terselenggaranya tata kelola usaha beretika yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Diantara kedua pilar ini Lembaga LOS DIY memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani komunikasi dan menyeimbangkan posisi keduanya yang selama ini masih timpang.

Sehubungan dengan hal itu Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) bisa menjadi sebuah instrumen yang efektif dalam membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktek usaha yang beretika dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan melindungi konsumen. LOS DIY harus menjadi lembaga yang dipercaya publik, transparan dan dapat memenuhi tanggung gugat masyarakat dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan kepatutan dalam tata kelola usaha dan praktek bisnis yang baik dan menjamin hak-hak dan perlindungan konsumen.

Masih kuatnya praktik-praktik usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat, serta lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari pemerintah mengakibatkan praktik-praktik bisnis dengan perilaku KKN justru dilakukan antara aparat pemerintah dan pelaku usaha. Maka keberadaan LOS DIY yang telah memasuki tahun ke 10 ini masih menjadikan fenomena ini sebagai tantangan ke depan. Tentu saja, dalam mengemban amanah ini LOS DIY akan bekerjasama dengan para stakeholder terkait untuk saling bahu membahu guna mendorong sistem dan tata kelola usaha beretika yang benar-benar mampu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan praktik tata kelola usaha yang tidak beretika, LOS DIY memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan cara meminta klarifikasi dari terlapor, melakukan investigasi, memberikan mediasi bila diperlukan serta memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LOS DIY memiliki area kewenangan dalam sektor swasta yang sangat luas. Selain Badan usaha milik daerah (BUMD) dan Badan usaha milik negara (BUMN), LOS DIY juga memiliki kewenangan kepada badan usaha swasta murni, baik formal maupun informal (badan usaha perorangan) yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaanya adalah setelah dilakukan penggabungan menjadi LO DIY apakah lembaga baru tersebut nantinya akan mampu menjawab tantangan layanan publik (khususnya swasta) secara optimal sebelumnya, seperti yang sudah dilakukan oleh LOS maupun LOD selama kurun sepuluh tahun. Tantangan sektor layanan publik, terutama swasta semakin meningkat. Permasalahan sektor usaha swasta trennya selalu naik dari tahun ke tahun. Data terakhir LOS DIY pada tahun 2014 ini menunjukkan bahwa masalah di sektor keuangan (pembiayaan, kartu kredit, BMT) dan ketenagakerjaan masih mendominasi.

Rendahnya tingkat aduan di sektor lain tidak berbanding lurus dengan potensi pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Untuk itu Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) perlu melakukan terobosan dengan cara melakukan investigasi ke lapangan untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan dan melakukan kajian atas pelanggaran-pelanggaran etika tersebut sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pelaku usaha. Di akhir masa jabatan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) telah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap penegakan etika usaha di kabupaten dan kota di seluruh DIY untuk mendorong agar etika usaha semakin diperhatikan oleh seluruh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

Setelah keluar Pergub tentang LODIY pada 5 September 2014, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) melakukan audiensi dengan DPRD DIY yang diterima oleh Anggota Fraksi PKS, Agus Sumartono, S.Si dan anggota DPRD DIY lainnya beserta Biro Organisasi dan Biro Hukum DIY. LOD dan LOS mengajukan keberatan dengan lahirnya Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY yang salah satunya mengamanatkan bahwa LOD dan LOS dijadikan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan itu Sumadi, SH, MH (Kepala Biro Hukum Setda DIY) memberikan keterangan terkait penggabungan LOD dan LOS menjadi Lembaga Ombudsman DIY sesuai dengan Pergub No 69. Menurutnya hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja tugas dan fungsi tanpa mengurangi kewenangan keduanya. Pemerintah tidak mengkebiri eksistensi keduanya. Justru dengan lahirnya Pergub ini, keberadaan Lembaga Ombudsman lebih dikuatkan lagi. Salah satunya dalam Pergub 69 tahun 2014 terdapat pasal yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Ombudsman untuk menindaklanjuti secara langsung atas prakarsa sendiri jika ditemukan penyimpangan pelayanan publik, terang Jarot Budi Harjo Kepala Biro Organisasi Setda DIY. Oleh karena itu, dengan Pergub 69 Tahun 2014 tersebut nantinya lembaga ombudsman dapat lebih berperan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. “Pihak DPRD DIY akan mengkaji terlebih dahulu esensi Pergub No 69 tahun 2014 agar isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya”, Agus Sumartono, S.Si menanggapi hal tersebut.

Terlepas pada akhirnya LOSDIY dan LODDIY tetap digabung menjadi LODIY maupun tidak, penegakan etika usaha khususnya, merupakan kewajiban bersama, baik itu pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk itu memberikan kesadaran akan pentingnya etika usaha menjadi dasar menjalankan kegiatan usaha bagi siapapun. Masyarakat juga di dorong untuk ikut turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha disekitarnya dan memberikan informasi kepada siapapun jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Demikian pula Pemerintah selaku pemberi regulasi tidak sekedar memberikan ijin usaha, namun juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan beretika.

Pengalaman LOSDIY selama ini dalam melakukan pengawasan sektor usaha swasta secara Independen, Imparsial dan Non Diskriminasi menunjukkan bahwa respons dari pelaku usaha swasta cukup baik dan menghargai keberadaannya sebagai wujud pengawasan. Namun yang harus ditegaskan adalah output pengawasan LOSDIY dalam bentuk rekomendasi hanya akan menjadi sebuah tulisan belaka jika tidak ada itikad bersama untuk mewujudkan tata kelola bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Semoga ini bisa dilanjutkan oleh LODIY nantinya. Amien

PENGANUGERAHAN LOS AWARD 2013 DAN SEMINAR VISI CALON DPD DIY DALAM MENEGAKKAN BISNIS BERETIKA

Gambar

Kegiatan penganugerahan LOS AWARD 2013 dan seminar etika bisnis dilaksanakan pada Sabtu, 21 Desember 2013 di Ruang Yogyakarta, Hotel Santika Yogyakarta. Acara dilaksanakan mulai sekitar pukul sembilan pagi diawali dengan pembukaan dan sambutan sekaligus laporan pertanggungjawaban dari Ketua LOSDIY Nukman Firdausie, S. Ant. Dalam sambutannya Ketua LOSDIY menyampaikan berbagai macam kegiatan yang telah LOSDIY laksanakan ditahun 2013. Disamping itu juga disampaikan jumlah kasus yang diadukan serta klasifikasinya berdasarkan lingkup masing-masing bidang usaha. Kasus yang mendominasi di tahun 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 masih sama dengan tahun 2012 yang lalu yakni bidang Perusahaan Pembiayaan (leasing). Data terakhir ada lima belas kasus dibidang pembiayaan, sembilan kasus bidang jasa dan yang lain metara pada bidang koperasi, BMT, Asuransi, Pendidikan, Properti dan Lingkungan. Total ada lima puluh tujuh kasus yang dilaporkan dan delapan puluh empat kasus yang dikonsultasikan. Dari sekian kasus tersebut sebagian besar sudah ada penyelesaian dan LOSDIY telah mengeluarkan rekomendasi atas permasalahan yang diadukan. Selanjutnya disampaikan beberapa kegiatan LOSDIY dalam tahun 2013 seperti diskusi, seminar dan penelitian. Ketua LOSDIY berharap tahun depan semakin dapat meningkatkan kinerja kelembagaan serta mendorong penegakan etika usaha kepada seluruh pelaku bisnis di DIY.  Setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban LOSDIY, acara dilanjutkan dengan sesi keynote speech yang dalam hal ini Wakil Gubernur DIY diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah I bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Sulistyo S.H. CN, M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa masalah pelanggaran etika usaha masih banyak terjadi meskipun LOSDIY sudah terbentuk. Pencapaian target sebesar-besarnya serta upaya mengeruk keuntungan secara instan menjadi sebab banyak terjadi pelanggaran prinsip bisnis etis. Ada empal hal utama yang sering dilanggar etikanya dalam melakukan sebuah usaha swasta, yakni ketidakpatuhan pada hukum, penjualan produk tidak baik, praktik bisnis yang curang serta iklan menyesatkan. Keempat hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan bersama guna menghindari terjadinya pelanggaran etika usaha. Para pelaku usaha masih kurang menyadari penting dan manfaat nyata dari penerapan prinsip, nilai dan standar etika usaha. Mestinya etika usaha dipandang sebagai bagian investasi, bukan sebagai beban biaya. Penyampaian pidato oleh keynote speech dilanjutkan dengan acara utama yakni pengumuman pemenang LOS AWARD 2013. Ketua tim juri Nursya’bani Purnama, SE., M.Si menyampaikan ada tiga bidang kategori yang dinilai oleh LOSDIY, yakni Kepala Daerah Tingkat Dua, Asosiasi Pengusaha dan Media Cetak. Sesuai dengan indikator penilaian masing-masing kategori ada tiga nominator dan untuk tahun 2013 Pemenang masing-masing kategori adalah Bupati Kulonprogo (Kepala daerah), AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) DIY (Asosiasi Pengusaha) dan Harian Tribun Jogja (Media Cetak). Trophy diserahkan kepada masing-masing pemenang oleh Keynote Speech dan piagam penghargaan oleh ketua LOSDIY. Setelah penyampaian pemenang LOS AWARD acara dilanjutkan dengan Seminar Visi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Melalui Pelembagaan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan. Seminar dipimpin oleh moderator Nursya’bani Purnama dengan menghadirkan empat pembicara dari calon anggota DPD RI daerah pemilihan DIY. Para pembiacara adalah Drs. HA. Hafidh Asrom, MM, Drs. M. Afnan Hadikusumo, K.H Muhaimin dan Suratman, SH, MH. Para pembicara menyampaikan materi investasi dan pemberdayaan masyarakat DIY guna mengangkat ekonomi mereka. Disadari bersama oleh para nara sumber bahwa DIY tidak memiliki potensi alam yang melimpah dan menjanjikan, namun adanya UMKM yang mengandalkan sumber daya manusia terbukti mampu bertahan menghadapi terjangan krisis ekonomi menjadi sebuah poin penting bagaimana ekonomi Yogyakarta disokong oleh kekuatan bersama seluruh masyarakat. Untuk itu para pelaku bisnis di Yogyakarta didorong untuk terus mengkampanyekan penegakan etika dalam berusaha serta menjadikannya sebagai suatu budaya.

MEMBACA LABEL KEMASAN MAKANAN-MINUMAN

Gambar

Apabila kita membeli sebuah produk makanan-minuman biasanya terdapat beberapa keterangan dikemasan mengenai komposisi bahan, produsen dan hal-hal lain yang ada dalam produk tersebut. Kebanyakan konsumen tidak terlalu memperhatikan hal itu karena dianggap tidak terlalu penting untuk dilihat dan dibaca. Padahal informasi yang tercantum dalam kemasan suatu produk sangat penting untuk diketahui konsumen sebelum menggunakan suatu produk.

Dengan alasan lebih efisien dan praktis, orang percaya pada produk makanan berdasarkan kebiasaan atau iklan dan promosi. Padahal menurut sebuah studi, kebiasaan memeriksa label makanan membuat orang, terutama perempuan, lebih kurus sampai 4 kilogram. Petunjuk atau informasi yang dicantumkan dalam suatu kemasan dimuat bukan tanpa suatu maksud tertentu. Dalam hal ini, konsumen selaku penikmat jasa diharapkan dapat kritis dan melindungi dirinya dari kontaminasi bahan berbahaya yang mungkin terkandung dalam setiap produk makanan.

Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca label produk pangan:

  1. Nama pangan olahan, Nama pangan olahan terdiri dari nama jenis dan nama dagang. Nama jenis adalah pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan. Nama dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.
  2. Berat bersih atau isi bersih, Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitias atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan.
  3. Nama dan alamat produsen atau distributor, Untuk pangan olahan dalam negeri, terdapat nama dan alamat produsen pangan olahan di wilayah Indonesia. Untuk pangan olahan dari luar negeri, tercantum nama dan alamat pihak produsen di luar negeri serta nama distributor/importir.
  4. Daftar bahan yang digunakan atau komposisi, Keterangan komposisi atau daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label secara lengkap dan berurutan mulai dari jumlah terbanyak.
  5. Nomor pendaftaran pangan, Nomor pendaftaran yang dikeluarkan Badan POM RI yaitu: BPOM RI MD (pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri) dan BPOM RI ML (pangan olahan dari luar negeri). Nomor pendaftarannya terdiri atas 12 digit angka. Sementara jika izin diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota nomor pendaftaran berupa P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).
  6. Keterangan kadaluarsa, Ini merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Keterangan kadaluarsa dicantumkan pada label dengan didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”.
  7. Kode produksi, Ini adalah kode yang dapat memberikan penjelasan tentang riwayat proses produksi pangan olahan yang diproduksi pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi (tanggal, bulan, tahun).

Selain tujuh informasi tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

ü  Keterangan kandungan gizi
Keterangan ini dinyatakan sebagai informasi atau klaim nilai gizi. Dengan keterangan ini, calon konsumen dapat menyesuaikan kebutuhan gizinya.

ü  Pangan halal
Tulisan “Halal” hanya dapat dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat “Halal” dari lembaga yang berwenang di Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM.

ü  Keterangan petunjuk penyimpanan
Pangan olahan dalam kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan harus mencantumkan cara penyimpanan setelah kemasan dibuka.

ü  Peringatan
Label pangan tertentu harus mencantumkan tulisan atau peringatan. Misalnya pada pangan olahan yang mencantumkan babi harus mencantumkan “Mengandung Babi” atau produk susu kental manis mencantumkan “Perhatian: Tidak Cocok Untuk Bayi”.

ü  Kemasan

Kemasan sebuah produk harus bisa menjamin produk didalamnya aman untuk dikonsumsi. Proses pengiriman barang bisa merubah kondisi suatu produk jika penanganannya tidak tepat. Kemasan suatu produk rusak disebabkan perlakuan yang tidak tepat ataupun kalalaian sehingga isi didalamnya tidak terjamin untuk dikonsumsi.

ü  Kondisi Produk

Secara kasat mata kita bisa melihat kualitas suatu produk makanan-minuman masih layak untuk dikonsumsi ataupun tidak. Ini terkait juga dengan kemasan dan cara penyimpanan. Terkadang perlu juga kita perhatikan aroma dari produk yang akan kita beli.

ü  Informasi Produk

Meskipun sebuah produk sudah mencantumkan label mengenai komposisi, namun perlu kita pastikan apakah informasi tersbut dapat dengan jelas kita baca. Terkadang ada informasi suatu produk yang tidak bisa dengan jelas terbaca dikarenakan cetakan tulisannya tidak bagus ataupun juga ada produk yang sengaja informasinya ditampilkan seadanya.

Beberapa hal di atas perlu untuk kita perhatikan ketika akan membeli suatu produk, khususnya makanan-minuman karena asupan yang masuk ke dalam tubuh kita maupun keluarga akan mempengaruhi kesehatan kita, baik jangka pendek maupun jangka pandang. Dengan menjadi konsumen yang cerdas, artinya bisa memilih dan memahami informasi suatu produk, maka kita akan terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh makanan-minuman.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas, untuk saat ini di Indonesia banyak beredar makanan-minuman impor yang didatangkan langsung dari luar negeri. Artinya produk tersebut kemasannya masih menggunakan bahasa petunjuk dari negara asal. Jika demikian kita harus memastikan apakah pada kemasan tersebut terdapat tambahan informasi kandungan produk tersebut, yang biasanya berupa stiker berisi informasi produk yang sudah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat.

“Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan.”

 

dimuat dalam buletin LOS DIY, September – Oktober 2012

Tips dan Trik Membangun Bisnis Ramah Lingkungan

“Bagaimana caranya membangun bisnis yang ramah lingkungan? Berikut kami informasikan tips bisnis yang bisa Anda jalankan untuk membangun bisnis ramah lingkungan.”

Kepedulian masyarakat terhadap isu global warming ternyata menghadirkan berbagai macam peluang usaha kreatif yang tentunya menghasilkan produk-produk unggulan yang ramah lingkungan. Maraknya pelaksanaan program 3R (Reuse, Reduce, dan Ricycle) terbukti cukup efektif untuk mengurangi dampak pemanasan global yang telah terjadi beberapa waktu terakhir. Kondisi inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat kini mulai beralih menjalankan bisnis ramah lingkungan untuk memenangkan persaingan pasar yang ada.

Untuk membantu para pemula maupun pelaku usaha yang mendukung program kampanye go green, berikut ini kami informasikan beberapa tips dan trik yang bisa Anda jalankan untuk membangun bisnis yang ramah lingkungan.

Mulailah dengan mengurangi produksi limbah. Cara ini bisa dilakukan dengan menghindari beberapa kegiatan bisnis yang menghasilkan sampah atau limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini penting karena limbah yang mengandung B3, bisa merusak kondisi lingkungan bila tidak diolah dengan cara yang tepat.

Memanfaatkan kembali limbah yang ada di sekitar lokasi usaha, dan didaur ulang menjadi berbagai macam produk baru yang tentunya ramah lingkungan. Dalam hal ini Anda bisa memanfaatkan limbah plastik, sampah kertas, besi bekas, serta beberapa jenis sampah lainnya yang tidak bisa diurai kembali oleh tanah.

Lakukan penghijauan dengan mulai menjalankan peluang usaha di bidang agribisnis. Tips ketiga ini bisa Anda lakukan dengan menjalankan bisnis budidaya jabon, jati, sengon atau jenis pohon kayu lainnya, memperluas lahan-lahan pertanian, serta mempopulerkan teknik budidaya tanaman dengan cara organik (100% tanpa menggunakan bahan kimia) guna mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara yang ada di sekitar kita.

Memanfaatkan kekayaan alam untuk menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan. Misalnya saja seperti memanfaatkan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik, atau bisa juga menjalankan bisnis bahan bakar nabati (bioetanol) yang memanfaatkan jagung, tetes tebu, atau singkong sebagai bahan utamanya untuk menggantikan bahan bakar seperti bensin.

Pilihlah peralatan usaha dan sarana transportasi yang lebih efisien untuk menghemat penggunaan energi. Strategi bisnis ini bisa Anda jalankan dengan memilih transportasi alternatif seperti kendaraan listrik, atau menggunakan sepeda untuk kegiatan usaha yang tidak terlalu jauh.

Buatlah gedung usaha yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang dimaksudkan adalah membangun tempat usaha yang memiliki fentilasi cukup sehingga udara dan cahaya matahari bisa masuk ke ruang usaha Anda setiap harinya. Dengan begitu, Anda telah melakukan penghematan energi secara tidak langsung karena ruangan usaha Anda tidak membutuhkan pendingin udara (AC) serta lampu penerangan pada siang hari. Selain itu Anda juga bisa menghindari beberapa bahan material yang mengandung bahan kimia, sehingga tempat usaha Anda lebih sehat dan tentunya ramah lingkungan.

Pada dasarnya masih banyak program serta kegiatan lainnya yang bisa Anda jalankan untuk menjadikan bisnis Anda lebih ramah lingkungan. Semoga tips dan trik membangun bisnis ramah lingkungan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, dan memberikan inspirasi baru bagi para pemula yang tertarik menekuni dunia usaha. Teruslah berkarya, jangan pernah lelah untuk berinovasi dan jadilah pengusaha sukses yang peduli dengan lingkungan di sekitar Anda. Salam sukses.

KOIN ATAU PERMEN?

Pernahkah Anda belanja dan mendapat uang kembalian berupa permen atau belanja namun tidak mendapat kembalian meski nominalnya kecil tanpa persetujuan anda? Jika terjadi demikian, tindakan pelaku usaha tersebut sudah termasuk ranah korupsi.

Korupsi sudah menghinggapi semua lapisan struktur masyarakat, seperti kanker yang menggerogoti sistem kebudayaan kita. Memungut bayaran lebih dari yang sepatutnya dan menolak memberikan uang kembalian. Sepatutnya hal itu tidak akan terjadi jika semua pihak menyadari hak dan kewajibannya masing-masing.

Hal ini bisa terjadi di mana saja, di supermarket, pom bensin, dan loket-loket pembayaran manapun. Dengan enaknya pihak dimana kita membayar sesuatu tidak menyampaikan bahwa pengembalian uang sekian rupiah karena nominalnya yang kecil tidak diberikan ke kita, atau ada penyampaian bahwa uang sekian rupiah tersebut dikumpulkan dan kemudian disalurkan ke mana.

Di sisi lain konsumen sebagai pihak yang secara langsung dirugikan (meski nilainya kecil), seringkali acuh begitu saja, tanpa mau bertanya lagi soal uang yang sekian rupiah tersebut. Hal ini masih dimaklumi, karena ada rasa segan untuk menayakan uang yang tidak seberapa tersebut. Padahal nilainya bisa sangat besar jika kita kalikan dengan sekian transaksi setiap hari, dan setiap bulan.

Penulis ingat betul sebuah iklan layanan masayarakat yang muncul di majalah Tempo pada tahun 90’an (saat penulis masih SD), menampilkan gambar koin dari berbagai negara yang bergambar logo negara, kerajaan, atau gambar muka raja maupun presiden yang menunjukkan kebanggaan atas negaranya, namun di pojok kanan bawah ada gambar permen berwarna kuning yang dibawahnya ada tulisan koin Indonesia, sebuah ironi memang. Ketika negara lain dengan bangganya menunjukkan bahwa tujuan sebuah uang dicetak untuk mempermudah transaksi pembayaran menggantikan barter, di negara kita koin yang sudah di cetak dan diedarkan tersebut dengan mudahnya digantikan sebutir permen (bisa jadi sekarang permen yang kita dapat itu bikinan china atau malaysia) dan itu pasti bukan mata uang negara kita.

Apakah ini berlaku sebaliknya, coba anda membayar belanja dengan uang dan sejumlah permen untuk nominal yang kecil, apa bisa? Ternyata tidak dan sangat tidak fair karena dalam kenyatanya praktik mengganti uang koin hasil kembalian diganti permen hanya berlaku bagi pihak Swalayan dan Pertokoan kepada pembeli dan tidak berlaku sebaliknya. Jika berpedoman pada asas keadilan maka pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban  yang  sama pada diri pembeli dan penjual, dan oleh karenanya jika pihak penjual dalam hal ini pihak Swalayan dan Pertokoan dapat mengganti kekurangan uang koin dengan permen dalam memberikan uang kembalian, maka seharusnya pembeli juga diperbolehkan membayar dengan permen dalam transaksi pembayaran jika terdapat kekurangan sejumlah uang koin.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah dan setiap orang wajib menggunakan dan menerimanya. Mata uang Rupiah termasuk yang berbentuk koin telah menjadi salah satu simbol kedaulatan negara telah jelas-jelas disahkan penggunaannya secara nasional sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka seharusnya segala praktik yang berkaitan dengan tukar-menukar, jual-beli dan perbuatan-perbuatan lain yang didapati fungsi pembayaran baik berupa barang maupun jasa termasuk dalam transaksi jual beli yang didapati kembalian uang koin harus menggunakan Rupiah, karena Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender). Lantas perlu dipertanyakan kepada mereka, dimana rasa nasionalisme Swalayan dan Pertokoan tersebut mengingat rupiah adalah simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia?

Pelu kita pikirkan juga bahwa koin dengan nominal kecil tersebut memiliki peran yang sama dengan uang kertas yang pada umumnya bernominal besar. Harga barang pun masih bisa terjangkau selama uang koin ada dan digunakan. Tidak akan terjadi pembulatan harga yang umumnya ke atas, selama koin digunakan. Koin pada umunya berfungsi sebagai pembayaran pada transaksi pecahan dalam nominal kecil yang akan tetap ada dan perlu untuk mencegah naiknya harga suatu barang atau jasa akibat tidak ada uang koin, sehingga sampai kapanpun koin masih akan tetap diperlukan.

Ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan

  1. Uang, tidak dapat digantikan dengan benda atau barang lain sebagai alat pembayaran yang sah untuk saat ini
  2. Penjual wajib menyampaikan kepada pembeli pertanggungjawaban atas selisih uang kembalian yang tidak diberikan, dan pembeli menyetujuinya
  3. Bank Indonesia dengan kewenangannya mendistribusikan uang, memberikan akses yang mudah dan cepat untuk melayani penukaran uang kertas maupun logam
  4. Konsumen berkewajiban ikut mengawasi dan menanyakan tindakan dari pihak penjual atas proses pengembalian uang belanja/pembayaran.
  5. Kesadaran semua pihak atas hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
  6. Uang logam mapun kertas adalah identitas bangsa, jangan sampai digantikan oleh sebungkus permen.

MENGAPA BISNIS HARUS BERETIKA

Sudah menjadi fitrah manusia saling melengkapi dan memenuhi kebutuhannya. Hubungan saling membutuhkan sudah menjadi kebutuhan diri manusia sejak lahir. Nilai-nilai luhur manusia adalah kejujuran dalam setiap tindakannya. Etika menjadi landasan dalam setiap tindakan dan tingkah laku manusia.

Kata Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘Ethos’ yang berarti adat, akhlak, waktu perasaan, sikap dan cara berfikir atau adat-istiadat. Etik adalah suatu tindakan pilihan mengenai mana yang benar dan yang salah yang merupakan pilihan moral seseorang. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui dalam lingkup hubungan antar manusia.

Dalam hubungan saling memenuhi kebutuhan antar manusia tersebut akan menumbuhkan suatu kegiatan yang dinamakan bisnis. Bisnis merupakan suatu tindakan membuat atau menciptakan benda atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mana dari proses tersebut akan menimbulkan keuntungan baik untuk produsen maupun konsumen. Hubungan saling menguntungkan tersebut akan tetap berjalan jika kedua belah pihak menyadari adanya aturan yang tidak tertulis yaitu etika. Mengapa demikian, karena etika adalah landasan tindakan manusia, sehingga jika kedua pihak sama-sama menjalankan etika maka hubungan tersebut akan dimungkinkan berlanjut, namun sebaliknya jika ada salah satu saja pihak yang mengingkarinya, maka akan sulit untuk keberlangsungan hubungannya.

Etika Bisnis : Suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yangberkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal) tidak tergantungpada kedudukani individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan transaksi dan kegiatan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Siapa yang perlu etika bisnis? Apakah produsen saja atau sebaliknya hanya konsumen saja yang perlu mengetahuinya. Pertanyaan ini dapat ditemukan jawabannya apabila kita mempelajari rangkaian perputaran hubungan sekitar kita. Bahwa ada suatu siklus tetap dimana ada hubungan saling memenuhi dan membutuhkan antar satu dengan yang lain, dalam hal ini kita sebut produsen dan konsumen. Jika rangkaian siklus tersebut berjalan dengan alami, maka akan kita lihat unsur pemenuhan yang seimbang, sementara bila ada satu saja rantai yang terputus maka akan membuat hubungan yang lain berubah pula. Demikian halnya dengan hubungan antara produsen dan konsumen, ada suatu aturan tidak tertulis bahwa hubungan saling membutuhkan tersebut akan terus berjalan bila kedua belah pihak menjalankan prinsip etika bisnis.

Apakah konsumen perlu juga menjalankan etika bisnis? Tentu saja. Jika pihak konsumen memenuhi etika bisnis maka secara tidak langsung dia juga akan menjadi mitra yang menguntungkan bagi suatu perusahaan/produsen. Kita ambil contoh sebagai berikut;

  1. Andi mengambul kredit sepeda motor melalui sebuah perusahaan pembiayaan dengan angsuran 36 kali. Namun baru sampai angsuran ke enam, Andi mulai terlambat membayar dan seterusnya dia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya memang di temukan fakta bahwa ansi tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, bahkan dia menggadaikan motor yang belum lunas tersebut kepada pihak lain. Dalam hal ini tentu saja akan merugikan pihak
  2. Amir mengambil kredit untuk modal usahanya. Dia menggunakan uang pinjaman tersebut untuk menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh. Setelah sekian waktu usahanya mulai menampakkan hasil dan meraih keuntungan yang mana Amir mampu untuk menyeelesaikan kwewajibannya melunasi pinaman sebelum waktu yang telah disepakati. Hal ini membuat perusahaan peminjaman senang melihat

Ibarat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Mobil melaju karena injakkan pedal gas pengemudinya dan berhenti kerena injakan pedal rem. Injakan pedal gas mobil diperlukan agar mobil dapat melaju dan injakan pedal rem diperlukan agar mobil melaju dengan selamat. Begitu pula sebuah perusahaan bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-sama sumberdaya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial.

Etika dan tanggung jawab sosial perupakan rem perusahaan agar berkerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur, pekerja dan komunitas atau masyarakat.

Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif buat

kemajuan perusahaan. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini? Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena :

  1. Akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya   friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
  2. Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja.
  3. Akan melindungi prinsip kebebasan ber-niaga
  4. Akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Tindakan yang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif,misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karier. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling. berharga bagi perusahaan oleh karena itu semaksimal mungkin harus tetap dipertahankan.

MEMBANGUN ETIKA BISNIS DAN BISNIS YANG BERETIKA

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya.